Agar Dana Bansos Tepat Sasaran, Pemerintah Bisa Gandeng Relawan

doci, offshoreindonesia.com
Kamis, 30 April 2020 | 19:27 WIB


Agar Dana Bansos Tepat Sasaran, Pemerintah Bisa Gandeng Relawan
Bendahara Umum Bara JP, Yudas Pasomba
OFFSHORE Indonesia - Kasus salah sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah dalam upaya mengatasi dampak wabah corona ternyata masih terjadi. Banyak keluarga yang seharusnya memperoleh bantuan malah luput dari uluran tangan pemerintah. 

Sebaliknya, ada kasus keluarga tergolong mampu malah masuk dalam daftar penerima bansos. Kekacauan ini terjadi akibat adanya perbedaan data di Kementerian Sosial dengan data di masing-masing pemerintah daerah.

Agar penyaluran bansos tidak lagi salah sasaran, sebetulnya ada cara efektif yang bisa dilakukan pemerintah dalam situasi darurat seperti ini. Yakni dengan menggandeng para relawan yang selama ini aktif mengawal pemerintahan Jokowi.

“Sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami punya data akurat di lapangan. Kami tahu mana keluarga yang butuh bansos,” ungkap Yudas Pasomba, Bendahara Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) dalam keterangannya, Kamis (30/4/2020).

Yudas mengemukakan, dengan menggandeng para relawan, maka distribusi bansos akan jauh lebih efektif dan tepat sasaran. Pasalnya, jangkauan para relawan sudah sejak lama menyebar ke seluruh Nusantara.

“Kami punya jaringan hingga ke desa-desa terpencil, yang sangat paham mana keluarga yang dibantu atau tidak. Nah, data seperti itu sangat mungkin belum dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos),” ujar dia.

Diketahui, dalam upaya mengatasi dampak ekonomi wabah corona, pemerintah menggelontorkan anggaran ratusan triliun untuk bansos. Dari total anggaran Rp 405,1 triliun, bansos mendapat porsi Rp 110 triliun.

Terdapat sejumlah bentuk bansos yang disalurkan pemerintah. Antara lain, bansos berupa uang tunai, bansos non tunai berupa sembako, hingga bantuan santunan kematian.

Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan pemerintah daerah harus aktif memverifikasi dan memperbarui data penerima bansos yang terdampak Covid-19. “Karena kewenangan pembaruan data ada pada pemerintah kota dan kabupaten,” ujar Juliari.


ARTIKEL TERKAIT