Dukung Transparansi Pertamina, Rapat Koordinasi PIS Bahas Tata Kelola dan Penyelesaian Fraud Pasca Pembentukan Subholding Integrated Marine & Logistics

doci, offshoreindonesia.com
Selasa, 28 September 2021 | 11:24 WIB


Dukung Transparansi Pertamina, Rapat Koordinasi PIS Bahas Tata Kelola dan Penyelesaian Fraud Pasca Pembentukan Subholding Integrated Marine & Logistics
OFFSHORE Indonesia – Pertamina International Shipping (PIS) menggelar kegiatan rapat koordinasi pasca resmi sebagai subholding integrated marine logistics membahas tata kelola bisnis dan penyelesaian fraud yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 September 2021. 

Bertempat di Patra Jasa Tower, hadir jajaran direksi diantaranya Direktur Niaga, Direktur Operasi, dan Chief Audit Executive sebagai keynote speaker, dan segenap Vice President fungsi beserta perwira PIS yang hadir baik secara offline maupun online. Rapat kordinasi ini juga menghadirkan Stephen Igor sebagai Retainer Lawyer PIS untuk memberikan pandangan dari aspek hukum terhadap bisnis perusahaan.

Dalam sambutannya Direktur Niaga PT Pertamina International Shipping, Riva Siahaan menyampaikan “Transformasi PIS menjadi subholding Integrated Marine Logistics harus mampu mengantisipasi munculnya potensi fraud, maka fraud harus dihilangkan khususnya di lokasi kerja PIS. Fraud harus dicegah dan diantisipasi sehingga tidak memberikan dampak kepada perusahaan baik secara operasional maupun komersial,” ujarnya. 

Merespon adanya perubahan PIS menjadi subholding Integrated Marine Logistics, dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa usulan perubahan bisnis proses untuk mencegah terjadinya fraud di internal perusahaan. Perubahan bisnis proses tersebut berfokus pada empat fungsi yakni fungsi ship performance, fungsi security, fungsi legal serta fungsi operations services yang nantinya perlu adanya sinergi antar fungsi untuk mencegah terjadinya fraud di internal perusahaan. Riva juga menambahkan, bahwa kegiatan ini merupakan wadah bagi stakeholders untuk berdiskusi, bertukar pikiran serta merumuskan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi, mencegah serta menyelesaikan hal tersebut. 

Dalam kesempatannya Direktur Operasi PT Pertamina International Shipping, Arief Kurnia Risdianto mengatakan, “PIS sebagai perusahaan yang bergerak di sektor maritim dan logistik, bertanggung jawab terhadap distribusi gas atau minyak bumi baik dari Indonesia maupun ke luar negeri memiliki tantangan tersendiri untuk bagaimana kita mengamankan, mengawasi serta memonitoring proses yang sedemikian kompleks untuk memastikan tidak ada minyak yang keluar ke tempat yang tidak semestinya” ujarnya. 

Sinergi antar fungsi menjadi penting untuk menghadirkan suatu sistem tata kelola maupun proses bisnis yang dapat mencegah terjadinya tindakan fraud. Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain yakni melakukan koordinasi antar Holding/ Subholding/ Fungsi dengan membentuk Tim Evaluasi Penanganan Cargo Loss Lintas Subholding kemudian melakukan evaluasi database crew blacklist dan koordinasi bersama dengan internal PIS untuk meningkatkan validasi bukti, enforcement penahanan & pemotongan pembayaran uang sewa.

Saat ini, PIS telah memiliki beberapa sistem untuk mencegah terjadinya fraud seperti penetapan unaffordable transportation loss  sebesar 0,07%, lalu yang kedua penerapan sistem transfer muatan  dari storage, jetty lalu ke kapal di masing-masing terminal, terakhir, PIS juga memiliki sistem terkait kompetensi dan keahlian dari masing-masing pekerjanya. 

Arief menambahkan, target dari dilakukannya rapat koordinasi ini ialah untuk menciptakan suatu sistem prosedur yang terintegrasi, terkonsolidasi dan terharmonisasi agar dari hulu sampai hilir memiliki standard operating procedures yang sama. Pemanfaatan sistem berbasis digital atau artificial intelligence (AI) menjadi suatu hal yang saat ini akan terus di dorong untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan terhadap hal-hal penyimpangan yang terjadi. 

Arief berharap, "Pada kegiatan rapat koordinasi ini seluruh insan perwira PIS dapat merapatkan barisan untuk dapat bersama-sama merapihkan administrasi, menciptakan harmonisasi dalam pembuatan prosedur dan hadirkan suatu terobosan-terobosan sistem yang dapat membentuk suatu tata kelola yang baik sehingga mencegah terjadinya fraud di lingkungan perusahaan,” tutupnya.


ARTIKEL TERKAIT